Custom Search

Rabu, 04 Juli 2012

Koboi Kena Batunya :: Serangan Balik Terhadap Dahlan Iskan

Gebrakanan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengganti sejumlah direksi dan komisaris perusahaan pelat merah menuai protes.

Ini berawal dari protes Dipo Alam dalam dua halaman memorandum yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggal 10 April 2012. Dalam memorandum itu, Sekretaris Kabinet ini meneruskan laporan Dahlan mengenai penggantian direktur utama dan komisaris utama di lima perusahaan negara, yakni PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.

Pada bagian berikutnya, Dipo mengadu kepada Presiden. Dia menyebutkan penggantian pos-pos kunci di BUMN itu dilakukan Dahlan secara tak patut. Dahlan dinilai lancang karena main tunjuk direktur atau komisaris tanpa melibatkan tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden. "Sehingga muncul pengaduan dari masyarakat…," kata Dipo, yang mengingatkan bahwa langkah Dahlan itu mulai berbuah masalah.

Atas memorandum itu, Presiden memberikan disposisinya dalam tiga poin. Pertama, Yudhoyono memerintahkan Dipo menyampaikan secara tertulis hal ini kepada Menteri BUMN. »Kecepatan perlu, tapi jangan melanggar aturan. Bisa ada ’bom waktu’.”

Seperti dilansir majalah Tempo edisi 2 Juli 2012, peringatan soal 'bom waktu' inilah yang kini bocor ke mana-mana. Dokumen disposisi rahasia Presiden beredar keluar dan menguarkan kabar ketegangan yang terjadi dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dipo, yang dalam hal ini disebut-sebut satu kubu dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kesal lantaran tak direken dalam penempatan pimpinan BUMN. Dahlan dianggap terlalu banyak "bermain sendiri". »Pak Dipo memprotes karena, sebagai Sekretaris TPA, tak diajak ngomong,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Padahal, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Menteri BUMN diperintahkan melaporkan hasil penjaringan calon direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas BUMN kepada TPA. Dalam tim ini, Dipo duduk sebagai sekretaris, wakil ketua dipegang Wakil Presiden, dengan anggota Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Di tangan mereka, setiap calon akan melalui penyaringan final.

Salah seorang petinggi BUMN yang dekat dengan Dahlan bercerita, hubungan bosnya dengan Dipo dan Sudi memang lebih banyak diwarnai ketegangan. Bahkan sejak mantan wartawan itu masih memimpin PT PLN. »Menjelang pelantikannya sebagai menteri, Dahlan bertekad memilih sendiri tim penggantinya di PLN. Tapi dari Istana datang tekanan untuk menempatkan orang lain,” kata sumber itu, pekan lalu.

Langkah lain Dahlan yang juga menuai protes dari koleganya adalah rencana perampingan jumlah perusahaan negara. Sebanyak 141 BUMN akan disusutkan Dahlan menjadi 70 perusahaan pada akhir 2014. Tak hanya itu, Dahlan juga mengusulkan penunjukan direksi dibuat secara cepat. »Pilih direktur utamanya saja untuk diajukan kepada Presiden.” Proses selanjutnya menjadi kewenangan Menteri BUMN dan tim kecil yang melibatkan direktur utama terpilih.

Dipo Alam, yang dihubungi pada Rabu pekan lalu, menolak mengomentari isi dokumen yang beredar itu. Ia mempertanyakan mengapa informasi rahasia semacam itu bisa sampai ke media. »Saya hanya menjalankan tugas membantu Presiden mengelola kabinet,” katanya saat ditanya mengenai ketegangan hubungannya dengan Dahlan.

Dahlan tak mau memberi banyak komentar. Ketika ditemui seusai senam pagi di Monumen Nasional, Kamis pekan lalu, Dahlan sempat meminta salinan dokumen yang beredar tersebut. Dia bertanya tentang respons Dipo soal ini dan berjanji akan membaca lebih teliti isi dokumennya serta memberi penjelasan pada hari berikutnya.

Tapi Dahlan batal memberikan keterangan itu. Ia mengaku tak akan banyak bicara soal ini lantaran malam sebelumnya kembali mendapat teguran dari Dipo Alam. »Saya mendapat kartu kuning karena mengumumkan akan menyumbang (dana) buat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi,” Dahlan menjelaskan kenapa memilih bungkam. »Soalnya, ini kartu kuning ketiga, hahaha….” Ada kemungkinan ia tak ingin 'bom waktu' meledak terlalu dini.

Dahlan Iskan Dinilai Genit Mengejar Popularitas

 Sepatu keds hitam yang dikenakan Dahlan Iskan dalam pelantikan kabinet di Istana Negara, pertengahan Oktober lalu, seolah hendak menunjukkan niat Dahlan tak akan berubah meski menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sejak menjabat Chief Executive Officer PLN, Dahlan memang tak sekali pun terlihat mengenakan sepatu mengkilap dalam acara resmi.

Benar saja. Hari-hari Dahlan berikutnya sebagai pembantu Presiden dipenuhi gebrakan--terkadang kontroversial. Yang paling sederhana dia menolak kendaraan dinas dan mewajibkan semua direktur BUMN menggelar rapat di kantor masing-masing setiap Selasa--tradisi yang sama dia terapkan ketika di PLN--untuk memantau berbagai persoalan yang dihadapi perseroan. Beberapa kali Pak Menteri turun ke lapangan untuk inspeksi mendadak.

Dahlan juga tak segan merombak susunan kepengurusan beberapa BUMN yang dianggap kurang cakap. Belakangan, sebagian di antaranya memancing persoalan di lingkaran Istana karena dilakukan tanpa mekanisme pembahasan Tim Penilai Akhir.

Puncaknya, baru saja menjabat sebulan, Dahlan menerbitkan surat keputusan pendelegasian sebagian kewenangannya sebagai menteri kepada Deputi Kementerian BUMN, komisaris, dan direktur perseroan. Aksi korporasi pelat merah seperti mengubah anggaran dasar, penerbitan obligasi, dan penyertaan atau pelepasan modal anak perusahaan yang nilainya Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun cukup disetujui Deputi Teknis atau Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Beleid baru Dahlan langsung memancing protes Dewan Perwakilan Rakyat. "Boleh saja (seperti) koboi, tapi jangan bentrok dengan undang-undang," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beberapa waktu lalu.

Pernyataan politikus Partai Golkar itu dilontarkan sehari setelah 38 anggota Dewan dari tujuh fraksi--minus Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa--menyodorkan proposal interpelasi alias hak bertanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas tingkah polah Dahlan. Mereka menuding Dahlan, lewat aturan barunya, mempermudah penjualan aset BUMN yang seharusnya memerlukan persetujuan Dewan, Presiden, atau Menteri Keuangan.

Semula Dahlan berkukuh mempertahankan strateginya. Dia berdalih pendelegasian tak lebih dari niatnya memangkas birokrasi. Dengan pembagian tugas, Kementerian bisa fokus terhadap hal yang lebih strategis, seperti revitalisasi BUMN yang berkinerja buruk dan asetnya tidak produktif. "Silakan saja, itu hak mereka," katanya beberapa waktu lalu, menanggapi ancaman interpelasi DPR.

Tugas Dahlan memang tak mudah. Hingga kini, 22 dari total 141 perusahaan pelat merah masih merugi. Kontribusinya juga masih rendah. Tahun lalu, total laba BUMN hanya Rp 125 triliun dengan dividen kepada negara sekitar Rp 28 triliun. Padahal total asetnya mencapai Rp 2.962 triliun.

Akhirnya, setelah sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah berembuk, Dahlan harus legowo membatalkan keputusannya pada April lalu dan menggantinya dengan aturan pendelegasian wewenang yang lebih ketat--meski akhirnya kembali dicabut pada Mei lalu dengan alasan yang sama.

Aria Bima, penggagas interpelasi, mengaku heran dengan gerakan Menteri Dahlan. Alih-alih menyampaikan cetak biru BUMN masa depan kepada DPR, Dahlan malah ''genit'' mengejar popularitas lewat aksi-aksi simpatik, seperti jualan karcis, naik kereta api, atau marah-marah atas kemacetan antrean di pintu tol. "Ketika dikoreksi, malah kami dituding ingin intervensi," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi Bidang BUMN di DPR.

Dia mengakui Dahlan lebih cekatan ketimbang menteri-menteri sebelumnya. Tapi BUMN, dia mengingatkan, bukan milik dia, melainkan milik negara, yang pengelolaannya diatur undang-undang. "Saya berharap gebrakannya selama ini benar untuk BUMN," kata Aria. Maklum, nama Dahlan akhir-akhir ini memang santer diisukan maju dalam bursa calon presiden pada Pemilu 2014. "Tak tahu juga apa motifnya selama ini."

Dahlan memilih realistis menanggapi kecurigaan tersebut. Hingga kini dia tak terikat dengan partai apa pun. Mencalonkan diri dari jalur independen juga tak mungkin. "Tapi saya percaya pada takdir," katanya seusai peluncuran buku Dahlan Juga Manusia di Surabaya, Rabu pekan lalu. 


Bom Waktu Dahlan Iskan


  Gebrakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengganti sejumlah direksi dan komisaris perusahaan pelat merah menuai protes.

Ini berawal dari protes Dipo Alam dalam dua halaman memorandum yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanggal 10 April 2012. Dalam memorandum itu, Sekretaris Kabinet ini meneruskan laporan Dahlan mengenai penggantian direktur utama dan komisaris utama di lima perusahaan negara, yakni PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Pindad.

Pada bagian berikutnya, Dipo mengadu kepada Presiden. Dia menyebutkan penggantian pos-pos kunci di BUMN itu dilakukan Dahlan secara tak patut. Dahlan dinilai lancung karena main tunjuk direktur atau komisaris tanpa melibatkan tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden. "Sehingga muncul pengaduan dari masyarakat…," kata Dipo, yang mengingatkan bahwa langkah Dahlan itu mulai berbuah masalah.

Atas memorandum itu, Presiden memberikan disposisinya dalam tiga poin. Pertama, Yudhoyono memerintahkan Dipo menyampaikan secara tertulis hal ini kepada Menteri BUMN. “Kecepatan perlu, tapi jangan melanggar aturan. Bisa ada ’bom waktu’.”

Peringatan soal ''bom waktu'' inilah yang kini bocor ke mana-mana. Dokumen disposisi rahasia Presiden beredar keluar dan menguarkan kabar ketegangan yang terjadi dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dipo, yang dalam hal ini disebut-sebut satu kubu dengan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, kesal lantaran tak direken dalam penempatan pimpinan BUMN. Dahlan dianggap terlalu banyak "bermain sendiri". “Pak Dipo memprotes karena, sebagai Sekretaris TPA, tak diajak ngomong,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Padahal, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Menteri BUMN diperintahkan melaporkan hasil penjaringan calon direksi, komisaris, atau Dewan Pengawas BUMN kepada TPA. Dalam tim ini, Dipo duduk sebagai sekretaris, wakil ketua dipegang Wakil Presiden, dengan anggota Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Di tangan mereka, setiap calon akan melalui penyaringan final.

Salah seorang petinggi BUMN yang dekat dengan Dahlan bercerita, hubungan bosnya dengan Dipo dan Sudi memang lebih banyak diwarnai ketegangan. Bahkan sejak mantan wartawan itu masih memimpin PT PLN. “Menjelang pelantikannya sebagai menteri, Dahlan bertekad memilih sendiri tim penggantinya di PLN. Tapi dari Istana datang tekanan untuk menempatkan orang lain,” kata sumber itu, pekan lalu.

Langkah lain Dahlan yang juga menuai protes dari koleganya adalah rencana perampingan jumlah perusahaan negara. Sebanyak 141 BUMN akan disusutkan Dahlan menjadi 70 perusahaan pada akhir 2014. Tak hanya itu, Dahlan juga mengusulkan penunjukan direksi dibuat secara cepat. “Pilih direktur utamanya saja untuk diajukan kepada Presiden.” Proses selanjutnya menjadi kewenangan Menteri BUMN dan tim kecil yang melibatkan direktur utama terpilih.

Dipo Alam, yang dihubungi pada Rabu pekan lalu, menolak mengomentari isi dokumen yang beredar itu. Ia mempertanyakan mengapa informasi rahasia semacam itu bisa sampai ke media. “Saya hanya menjalankan tugas membantu Presiden mengelola kabinet,” katanya saat ditanya mengenai ketegangan hubungannya dengan Dahlan.

Dahlan tak mau memberi banyak komentar. Ketika ditemui seusai senam pagi di Monumen Nasional, Kamis pekan lalu, Dahlan sempat meminta salinan dokumen yang beredar tersebut. Dia bertanya tentang respons Dipo soal ini dan berjanji akan membaca lebih teliti isi dokumennya serta memberi penjelasan pada hari berikutnya.

Tapi Dahlan batal memberikan keterangan itu. Ia mengaku tak akan banyak bicara soal ini lantaran malam sebelumnya kembali mendapat teguran dari Dipo Alam. “Saya mendapat kartu kuning karena mengumumkan akan menyumbang (dana) buat gedung Komisi Pemberantasan Korupsi,” Dahlan menjelaskan kenapa memilih bungkam. “Soalnya, ini kartu kuning ketiga, hahaha….” Ada kemungkinan ia tak ingin ''bom waktu'' meledak terlalu dini.


Dahlan Tunjuk Peter Gontha Jadi Komisaris Garuda

 Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menunjuk Peter F. Gontha sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Dahlan menilai pengusaha Peter F. Gontha layak menjabat sebagai komisaris di Garuda Indonesia. "Selain independen, dia memiliki jiwa bisnis yang baik," ujarnya di Jakarta pada Kamis, 28 Juni 2012.

Menurut Dahlan, Peter adalah pengusaha dengan ide-ide yang baik. "Kalau memang ditunjuk, ya harus maulah," katanya. Ia menambahkan bahwa penunjukan komisaris tentunya berdasarkan pertimbangan perusahaan dan keputusan rapat umum pemegang saham.

Dalam penunjukan tersebut, Peter tidak menggantikan siapa pun, tapi karena perseroan memang ingin menambah lagi seorang komisaris independen. Selain Peter, mantan Presiden Direktur PT IBM Indonesia Betty Alisjahbana telah lebih dulu dilantik sebagai komisaris independen.

Dengan diangkatnya Peter, maka komisaris Garuda berjumlah enam orang. Posisi komisaris utama dijabat oleh Bambang Susantono. Sedangkan komisaris lainnya adalah Bambang Wahyudi, Sonatha Halim Yusuf, Wendy Arietang Yazid, Betty Alisjahbana, dan ditambah Peter F. Gontha.

Peter dikenal ikut mendirikan berbagai perusahaan, seperti Grand Hyatt Hotel dan Indonesian Bali Intercontinental serta beberapa perusahaan media, seperti PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT Surya Citra Televisi Indonesia (SCTV), PT First Media Tbk (KBLV), dan Beritasatu Media Holding. Juga Lippo Group. Dia pun terkenal sebagai promotor acara musik tahunan Java Jazz dan Java Rocking Land.




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Mobile88.com - Mobile Phone and Technology News

The Rockefeller Foundation - Newsfeed

Moneycontrol Latest News

Global Editors Network

Trenchless Technology Online

.